APAKAH SETIAP PINJAMAN ONLINE ITU RIBA?
Oleh: Moh. Taufik Rohman, M.H
(Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al hidayah Tasikmalaya)
Ketika mendengar istilah “pinjaman online” atau “pinjol”, sebagian masyarakat mungkin langsung mengaitkannya dengan riba. Namun, tulisan ini bukan untuk mempromosikan pinjaman online, apalagi membenarkan praktik yang bertentangan dengan syariah. Tujuannya adalah membantu pembaca membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dari transaksi yang mengandung riba atau unsur terlarang lainnya.
Dalam perspektif fikih muamalah, teknologi merupakan sarana dalam bertransaksi, bukan penentu hukum. Transaksi tidak otomatis halal atau haram hanya karena dilakukan secara online. Yang perlu diperhatikan adalah: apakah terdapat unsur yang dilarang syariah, apakah akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah, dan apakah pelaksanaannya dilakukan dengan benar.
Dalam fikih, pinjaman dikenal dengan istilah qardh. Akad ini pada prinsipnya merupakan bentuk tolong-menolong. Jika seseorang meminjam Rp5 juta dan sejak awal diwajibkan mengembalikan Rp6 juta karena adanya tambahan atas pinjaman tersebut, maka tambahan yang dipersyaratkan di awal atas pokok pinjaman tersebut termasuk riba. Sebagaimana firman Allah SWT :
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...
“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. Al-Baqarah [2]: 275)
Lantas, apakah setiap pinjaman online pasti riba? Tidak dapat disimpulkan hanya karena transaksi dilakukan secara online. Jika transaksi merupakan akad qardh, perlu diperiksa apakah terdapat tambahan yang dipersyaratkan di awal atas pokok pinjaman. Sementara pendanaan berbasis teknologi yang menggunakan prinsip syariah dapat menerapkan akad sesuai karakter transaksi dan ketentuan syariah.
Bagi masyarakat umum, langkah awal dapat dilakukan dengan melihat penyelenggara dan produk yang ditawarkan serta memastikan layanan tersebut benar-benar menggunakan prinsip syariah. Pertama, pastikan transaksi terhindar dari riba dan unsur terlarang lainnya. Kedua, periksa akad yang digunakan dan pastikan memenuhi ketentuan kontrak syariah. Ketiga, pastikan pelaksanaannya memenuhi adab bermuamalah.
Hal yang sama berlaku pada istilah “biaya administrasi”, “biaya layanan”, atau fee. Tidak semua biaya merupakan riba, tetapi biaya juga tidak otomatis halal hanya karena tidak disebut “bunga”. Perlu dilihat tujuan, cara menghitung, dan kesesuaiannya dengan akad. Biaya yang pada hakikatnya merupakan tambahan atas pokok utang karena adanya pinjaman tidak dapat menjadi halal hanya dengan mengganti istilahnya. Sebagaimana kaidah fikih:
الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَالْمَقَاصِدِ لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي
“Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah makna dan tujuannya, bukan semata-mata istilah dan bentuk lahiriahnya.”
Dengan demikian, penilaian terhadap suatu transaksi tidak cukup hanya melihat bahwa transaksi tersebut dilakukan secara online atau menggunakan istilah syariah. Yang perlu diperhatikan adalah akad yang digunakan, isi dan mekanisme transaksi, cara memperoleh keuntungan, serta ada atau tidaknya unsur yang dilarang syariah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak perlu hanya melihat nama atau istilah yang digunakan. Pahami akadnya, pastikan terhindar dari transaksi yang dilarang, periksa ketentuan kontraknya, dan perhatikan bagaimana transaksi tersebut dilaksanakan. Dengan cara tersebut, kita dapat membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dari transaksi yang mengandung riba atau unsur terlarang lainnya. Wallāhu a'lam.